Lampung, Sidiklampung.com – Kebijakan impor ditengarai sebagai satu di antara penyebab harga singkong anjlok cukup jauh di Lampung, hingga membuat petani merugi.
Anjloknya harga singkong di Lampung tersebut juga turut memantik anggota DPRD Lampung, sehingga mereka menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder termasuk petani singkong pada Senin (16/12/2024).
Pengamat Ekonomi Unila Asrian Hendi Caya uraikan sebab murahnya singkong di Lampung.
Ia menilai, sebagian besar singkong Lampung ditampung oleh pabrik tepung tapioka sebagai bahan baku utamanya.
Harga tepung tapioka berpengaruh pada harga singkong di Lampung.
Menurut dia, harga tepung tapioka diperlukan pabrik industri makanan utamanya, di samping industri kerajinan masyarakat yang UMKM.
“Persoalannya seringkali industri makanan untuk menjamin stok bahan baku minta izin impor. Justru seringkali harga impor cenderung lebih rendah dan menguntungkan”
“Akibatnya permintaan tepung tapioka lokal berkurang. Nah, ini salah satu sumber turunnya harga singkong di Lampung,” kata Asrian Hendi saat diminta pendapatnya, Selasa (17/12/2024).
Sebagai solusi lanjut Asriandi, pemerintah pusat dapat memperhatikan pengaruh impor tepung ke Indonesia.
“Salah satu faktor yg memengaruhi harga singkong adalah pasar tepung tapioka soalnya ada impor, maka harapannya pemerintah pusat memperhatikan pengaruh impor tepung tapioka terhdap harga singkong,” tuturnya.
Dalam konteks Lampung, lanjutnya, pasar singkong cenderung oligopsoni.
Artinya ada bebrapa pembeli yang menentukan harga.
Memang pabrik tepung tapioka banyak, tapi sebagian besar terapiliasi dalam satu grup besar.
“Jadi solusinya adalah membuka pasar baru singkong. Ada alternatif misalnya mocaf ( modified cassava flour) atau tepung singkong. Nah tepung ini bisa menjadi substitusi atau pengganti terigu,” tuturnya.
“Sayangnya, kurang bersaing karena impor terigu bebas bea impor. Sementara industri tepung singkong tidak bebas pajak”
“Ini tantangannya harus ada kebijakan pemerintah yang lebih memihak produk lokal,” sambungnya.
Dia mencontohkan pernah terjadi dalam industri mie.
“Industri mie dulu pernah ada kebijakan untuk mengganti terigu dengan tepung singkong atau mocaf (bukan tapioka) secara bertahap mulai dari 30 persen. Hanya saja tidak terlihat perkembangannya,” ucapnya.
Selain itu dulu pernah terjadi komunikasi antara pengusaha dengan kepala daerah untuk menyepakati harga.
“Cara ini juga bisa dilakukan kembali walau mungkin sifatnya sementara. Sebagai produsen singkong yang besar memang ada baiknya membangun ekosistem bisnis singkong dengan pohon industrinya”
“Apalagi pemerintah pusat telah mengarahkan untuk lampung sebagai industri tepung-tepungan,” pungkasnya.
Reaksi petani singkong
Petani singkong di Lampung Tengah tidak rela jika memakai acuan harga Rp 900 per kilogram.
Hal itu disampaikan sejumlah perwakilan petani ketika melakukan mediasi bersama perusahaan singkong dengan Pemkab Lampung Tengah sebagai mediatornya, Senin (16/12/2024).
Seperti yang disampaikan petani asal Kecamatan Anak Tuha bernama Unus, harga Rp 900 per kilogram yang ditawarkan kepada petani bahkan tidak cukup untuk menutup modal usaha.
“Idealnya dengan memberikan harga Rp 1000 rupiah per kilogram saja sudah menolong kami. Namun jika ditanya kesejahteraan petani, kami meminta harga singkong Rp 1.500 per kg dengan potongan 15 persen,” kata dia saat mediasi di kantor Pemkab Lampung Tengah.
Unus melanjutkan, jika menerapkan harga Rp 900 per kilogram, angka tersebut masih tetap dipotong sana-sini.
“Sekarang ongkos cabut saja Rp 90 rupiah per kilo, ongkos mobil Rp 100 rupiah per kilo, belum lagi konsumsi di lokasi panen, sudah kurang berapa aja tuh,” terangnya.
Unus menilai, perusahaan saat ini belum melakukan sortir yang baik dan selektif dalam pembelian singkong.
Maksudnya, Unus menilai bahwa petani dengan kualitas panenan singkong yang bagus disama ratakan dengan hasil panen yang kadar air nya tinggi atau kualitas rendah.
Dia mengatakan, singkong bagus yang notabene membutuhkan waktu pemeliharaan lebih lama, masih dikenakan potongan yang tinggi seperti singkong muda yang kualitasnya rendah.
“Kalau singkong bagus saja masih kena potongan 30 persen lebih, sama saja perusahaan membunuh petani yang susah payah memproduksi singkong berkualitas,” kata dia.
Sementara, Ardito Wijaya selaku Wakil Bupati Lampung Tengah sekaligus penggagas mediasi tersebut mengatakan, rembuk bareng petani dan perusahaan singkong saat ini belum memuaskan kedua pihak.
Meski demikian, Ardito mengatakan bahwa dengan adanya rembuk bareng tersebut, petani dan perusahaan singkong sama-sama mengetahui bahwa harga yang diterapkan untuk saat ini adalah Rp 900 rupiah per kilogram.
“Untuk Kabupaten Lampung Tengah kita menyepakati, antar perusahaan tapioka di Lampung Tengah menerapkan harga minimal Rp 900 per kilogram bersih tanpa refraksi,” kata Ardito.
Dirinya bersyukur agenda rembuk bareng bisa terlaksana dengan lancar dan dihadiri semua unsur terkait.
Sebab, pertemuan tersebut selain membahas tentang harga, juga saling bertukar pendapat antara petani dan perusahaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membuat perusahaan lebih bijak dalam melakukan transaksi, dan keluhan petani dapat tersampaikan kepada yang bersangkutan.
Ardito mengatakan bahwa kegiatan tersebut bakal kembali dilaksanakannya, sampai ada kesepakatan harga yang bersifat win win solution.
“Keputusan hari ini belum memuaskan petani, dan tentunya kami juga belum puas untuk terus berusaha melakukan upaya agar semua pihak mendapatkan kesepakatan bersama,” tutupnya.
Rapat DPRD
Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Lampung dengan pengusaha dan petani singkong serta stakeholder terkait, soal harga singkong, tak menemui titik terang.
Ya, pengusaha bersikukuh untuk tetap pada kesepakatan yang telah dibuat di Tahun 2021 yakni harga singkong Rp 900 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.
DPRD Lampung pun tak terima atas ‘ngototnya’ para pengusaha terkait harga singkong tersebut, dana bakal segera membentuk panitia khusus atau pansus demi memperjuangkan para petani singkong.
Diketahui, DPRD Lampung melalui Komisi II, menggelar RDP bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan industri pengolahan tapioka pada Senin (16/12/2024).
Dalam RDP tersebut para pengusaha industri pengolahan tapioka sepakat untuk tetap menggunakan kesepakatan yang dibuat oleh mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang membeli singkong dengan harga Rp 900 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.
“Saya mewakili rekan-rekan dari pengusaha tapioka, tadi sudah menyepakati mengenai harga.”
“Jadi kami mematuhi apa yang sudah disampaikan mengenai kesepakatan dengan Gubernur Lampung pada tahun 2021 dengan harga minimal pembelian adalah 900 per kilogram dan potongan sebesar 15 persen,” kata perwakilan dari PT Umas Jaya Agrotama.
Merespon itu DPRD Lampung tidak terima dan akan bawa persoalan ini ke pansus.
“Kami akan gelar pansus untuk menghitung rinci harga yang sama-sama menguntungkan, menguntungkan petani dan pihak pengusaha,” kata Ahmad Basuki ketua Komisi ll DPRD Lampung.
Senada disampaikan, anggota komisi V DPRD Budhi Condrowati merasa kecewa atas pernyataan perusahan.
“RDP ini kan mencari solusi tapi ternyata tidak menemukan kesepakan, kami sangat kecewa atas persoalan ini (harga singkong).”
“Maka lebih baik pansus saja supaya ini jelas dan terang benderang harga singkong ini.”
“Maka perlu dihitung dari modal hingga hasil yang didapatkan minimal pendapatan petani perbulan sama seperti UMP Lampung,” kata Condro.
DPRD lanjut Condrowati akan perjuangkan aspirasi masyarakat yang meminta harga singkong minimal Rp 1.500 per kilogram dengan potongan minimal 15 persen.
Pemprov Tetap Pada Kesepakatan 2021
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Evie Fatmawaty menyampaikan, harga singkong berdasarkan kesepakatan antara perusahan dan pihak perusahaan.
“Kesepakan rapat kemarin disampaikan pak Pj Gubernur bahwa harga singkong kembali kepada berita acara yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan Pemda pada tahun 2021 yaitu Rp 900 per kilogram, dan itu dibahas bersama pada Kamis 12 Desember 2024,” kata Evie Fatmawaty dalam RDP itu.
Dia menyampaikan sebelumnya pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Perdagangan.
“Hasil konsultasi kami bahwa harga singkong ini tidak bisa ditetapkan harga acuan oleh pusat karena ini bukan bahan pokok.”
“Harga ditetapkan dengan mekanisme pasar yang ada.”
“Jadi sesuai kesepakan yang ada, harga singkong mengacu pada pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya.
Komisi ll DPRD Lampung Tolak Pernyataan Pemprov Soal Harga Singkong Rp 900
Anggota Komisi ll DPRD Lampung tolak pernyataan Pj Gubernur Lampung Samsudin soal harga dasar singkong di Lampung hanya Rp 900.
Hal itu ditegaskan ketua komisi ll dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas pertanian dan puluhan perusahan singkong di Lampung.
“Menjawab keluhan masyarakat soal harga singkong, dalam kesempatan ini kami sampaikan menolak pernyataan Pj Gubernur Lampung Samsudin soal harga singkong dikembalikan ke 2021,” kata Ahmad Basuki dalam RDP di ruang komisi DPRD Lampung, Senin (16/12/2024).
Dalam memimpin rapat, Basuki sempat menanyakan alasan harga singkong dikembalikan ke 2021 ke Dinas Pertanian Lampung yang hadir dalam RDP.
Namun, menurut dia, dinas belum bisa menjawab pertanyaan secara rasional.
“Maka dengan ini kami minta seluruh perusahaan cari solusinya untuk harga singkong ini,” ucapnya.
“Masyarakat menginginkan harga singkong Rp 1.500 per kg dengan potongan 15 persen, silakan disepakati,” pungkasnya.
Merespons itu, pengusaha singkong, Tigor menyampaikan keberatan.
“Secara hitung-hitugan harga singkong ini berdasarkan harga tepung, lalu singkong saat ini seperti wortel sangat kecil-kecil sekali, jadi dengan harga Rp 1.500 kami tak sanggup pak,” ucapnya dalam rapat.(*)
